SCNewsMEDIA || BLITAR – Viralnya penolakan acara wisuda kelulusan siswa TK sampai SMA di media sosial, langsung mendapat respon Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso dengan mendesak Dinas Pendidikan (Dindik) untuk mengevaluasinya.
Hal ini disampaikan Wabup Blitar, Rahmat Santoso setelah mengetahui ramainya penolakan terkait acara wisuda, kelulusan sekolah TK – SMA di media sosial. “Ternyata kondisi ini juga banyak dikeluhkan di Kabupaten Blitar,” tutur Wabup Rahmat, Kamis (15/6/2023).
Lebih lanjut, orang nomor dua di Kabupaten Blitar tersebut menjelaskan alasan penolakan acara wisuda tersebut memang masuk akal, seperti biaya yang dikeluarkan orang tua. “Padahal setelah lulus (baik TK sampai SMA), biaya untuk melanjutkan pendidikan jenjang selanjutnya juga harus disiapkan orang tua dan itu lebih urgent,” jelasnya.
“Selain itu, kondisi keuangan setiap keluarga juga perlu diperhatikan, apalagi kalau sekeluarga lebih dari 1 orang yang lulus sekolah, misal lulus TK dan lulus SD, kemudian harus ikut acara wisuda. Tentu memberatkan keluarga tersebut, apalagi kalau digelar secara mewah di hotel,” tandas pria yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) ini.
“Apalagi selama ini acara wisuda, lazimnya untuk kelulusan perguruan tinggi, tapi kenapa sekarang justru ngetren, dilakukan sekolah mulai TK sampai SMA. Bahkan arahnya dijadikan ajang adu gengsi sekolah, dengan menggelar wisuda besar-besaran. Oleh karena itu saya minta dinas pendidikan (Dindik), untuk mengevaluasi acara tersebut, bukan hanya sekolah negeri tapi juga swasta,” ungkap politisi Partai PAN ini.
Ditambahkan Wabup Rahmat, seharusnya kelulusan sekolah tingkat TK sampai SMA, cukup dengan perpisahan sederhana tapi bermakna. “Dengan pembekalan untuk persiapan pendidikan selanjutnya, ucapan terima kasih untuk gurunya, atau kegiatan lain yang bermanfaat,” imbuhnya.
Seperti diketahui penolakan acara wisuda untuk kelulusan TK – SMA ramai viral di berbagai medsos, mulai facebook, instagram hingga group whatsapp. Umumnya para orang tua atau wali murid, mempertanyakan besarnya biaya dan manfaat acara tersebut.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Blitar, Adi Andaka ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, mengatakan kalau acara wisuda ini sebenarnya bentuk apresiasi keberhasilan anak didik atas kelulusannya. “Itu pun kebanyakan sekolah swasta, kalau sekolah negeri tidak semua dan hanya sederhana di sekolah,” kata Adi.
Terkait desakan Wabup Blitar untuk mengevaluasi acara wisuda TK sampai SMA, Adi mengaku akan memberikan saran dan masukan ke sekolah-sekolah melalui pengawas yang ada di tiap kecamatan. “Nanti akan kita berikan masukan, agar tidak menggelar wisuda besar-besaran dan mewah,” terangnya.
Tidak hanya sekolah negeri, sekolah swasta akan dikoordinasikan juga dengan pihak Depag untuk sekolah dibawahnya. “Intinya jangan mengutamakan cashing (kemasan acara wisudanya), tapi isi acara dan jangan sampai memberatkan orang tua,” pungkasnya. (Gus Herman)
