SCNewsMEDIA || KEDIRI – Puluhan massa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), (GMBI) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia distrik Kediri mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Kediri, Jalan Jaksa Agung Suprapto No.14 Kediri, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur.(11/07/2023).
Tujuan puluhan massa LSM (GMBI) datang ke Kantor Pengadilan Negeri Kediri hanya memberi dukungan moral kepada warga Persada Sayang Rt 18. Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
Atas sidang lanjutan warga Persada Sayang atau para warga melalui kuasa hukum Agustinus Jehandu, S.H., membacakan materi gugatan berlangsung di Pengadilan Negeri Kediri.
Sidang agenda pembacaan gugatan dengan nomor perkara 40/Pdt.G/2023/PN Kdr para penggugat ada 13 warga, Yakni, Putut Suharto, Luluk Masfufah, Tumidjan, Tri Swandari, Sutrijono, Suhartono, Reny Purwandari, Wiwik Setyaningrum, Wiwik Agustin, Kurdi, dr. Ahmad Afandi, Ayu Anggy Anggraini dan Heny Indriyati melalui Kuasa Hukum Penggugat Agustinus Jehandu, S.H.,
Para tergugat I, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Jawa Timur dan tergugat II, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Cq Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Cq UPT Rumah Sakit Daha Husada Kediri dahulu UPT Rumah Sakit Kusta Kediri.
Noer Kholifah selaku Sekretaris Distrik Kediri saat dikonfirmasi oleh awak media dilokasi, menuturkan “Kami LSM GMBI turun ke jalan ini panggilan jiwa nurani mudah-mudahan pemerintah Pemprov dalam hal ini memberikan kompensasi yang layak kepada warga Persada Sayang, dan warga Persada Sayang sadar kok kalau itu milik Pemerintah yang mereka tuntut itu adalah hak yang layak untuk kompensasi atas ganti rugi bangunan yang mereka dirikan yang sudah lama sebelum SK Gubernur itu keluar Tahun 2015.
Mereka hanya menuntut kompensasi yang layak jangan diperlakukan seperti binatang keluar-keluar begitu saja, nah kita datang ke sini hanya memberi sport kepada warga Persada Sayang, jadi hari ini kami memberi dukungan agar prosesi hukum dengan yang ada mengedepankan hati nurani, warga lho bukan binatang dan mereka juga menduduki sudah lama.”ucapnya”.
” Ini adalah DPP mengadakan analisis dan mengadakan sebuah studi bagaimana terkait proses daripada perdata terhadap warga yang menjadi dampak, nanti report ini akan dilaporkan kepada Wilter Jatim. yang akan mengadakan aksi yang lebih besar di Provinsi.
Jujur saya buka lebih maju ke PTUN terkait SK Gubernur tersebut karena apa di SK Gubernur dinyatakan lahan itu kosong, padahal pada Tahun 1984 disitu dinyatakan berdiri, itu saja yang saya sampaikan kalau kita pyur murni dari hati nurani, Bela sungkawa atau mendukung penderitaan rakyat, kedua pembelajaran analisis terkait sebuah produk hukum dari Pemerintah makanya kita ke PTUN dan kita akan mengadakan aksi lebih besar melibatkan Jutaan masa dari semua distrik Kota dan Kabupaten yang ada di Jawa Timur ke Provinsi dan juga DPRD.
Kita menunggu repot sidang di sini kalau sidang di sini kondusif soalnya kemarin saat mediasi mendapat jalan buntu maka dari itu kami akan mengadakan aksi besar-besaran melibatkan ribuan semua distrik yang ada di Jawa Timur.
Karena ini ranahnya atensi dari DPP dan wilayah Jawa Timur dan prementasi bentuk bela negara dan warga, hasil akhir kemarin mediasi pihak tergugat 1,2,3 menyatakan tidak akan memberikan ganti rugi apapun.”imbuhnya”.
Akhirnya mediasi ditutup dan masuk sidang utama kami datang di sini bukan memberi intervensi hanya mengamati hanya menganalisis hanya bikin repot hanya memberi kajian hukum untuk kita setorkan ke wilayah perpihak, untuk bahan nanti demo di Provinsi baik kepada Gubernur atau DPRD, harapan saya di tahun pemilu ini kita ciptakan situasi yang kondusif semua kita bisa menahan diri untuk menciptakan iklim yang kondusif.
Ini yang hadir hari ini murni dari distrik Kediri kemarin sempat mau hadir sebagai bentuk solidaritas dari Tulungagung dan Nganjuk dan Banyuwangi tapi saya tahan kita bukannya mau demo kita di sini hanya mengawal memberi dukungan kepada warga Persada sayang menganalisis membikin. (RED-AG’2)
